Dari nilai pagu tersebut, Dana Desa Tahap I yang telah terealisasi untuk Kabupaten Gianyar adalah sebesar Rp7,666 miliar yang merupakan 40% dari alokasi total untuk kabupaten tersebut. Sementara itu, untuk Kabupaten Badung, Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan adalah sebesar Rp2,293 miliar atau 40% dari Alokasi total Dana Desa 2015 untuk kabupaten tersebut.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto, yang menjadi tantangan saat ini adalah kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa. “Bagaimana kesiapan untuk mengelola keuangan desa secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa,” tegasnya saat membuka acara Sosialisasi Dana Desa di Gianyar dan Badung, Bali pada Kamis dan Jumat
Inspektorat Kabupaten Gianyar
-
bangkit_lawan_korupsi
-
taman
-
balai_budaya
Realisasi Dana Desa Tahap I untuk Kabupaten Gianyar
-
font size
decrease font size
increase font size
Dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2015, pagu anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Gianyar ditetapkan sebesar Rp19,166 miliar yang dialokasikan untuk 64 Desa. Sedangkan Dana Desa untuk Kabupaten Badung ditetapkan sebesar Rp13,826 miliar yang dialokasikan untuk 46 Desa.
Published in
Berita
Latest from
Akuntabilitas
Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legal. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Good Governance
Untuk mewujudkan Good Governance (tata kelola kepemerintahan yang baik) makin mengemuka dewasa ini yang tercermin dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan bebas dari paraktek-praktek KKN.
Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintahan harus dapat menyiapkan perencanaan dan strategi yang baik dalam menjabarkan kinerja yang dapat dapat diukur dan dinilai oleh instansi itu sendiri maupun segenap komponen masyarakat.S5 Accordion Menu
Arsip Berita
Hubungi Kami
Inspektorat Kabupaten Gianyar
Jl. Kesatrian No. 3
Phone: 085101803498
Jl. Kesatrian No. 3
Phone: 085101803498
Jam Kerja:
Senin. s/d Kamis. 7.30 sd 15.00 Wita
Jumat 7.30 sd 14.00 Wita
Sabtu s/d Minggu Tutup
Senin. s/d Kamis. 7.30 sd 15.00 Wita
Jumat 7.30 sd 14.00 Wita
Sabtu s/d Minggu Tutup
Link Terkait
SIPETIK
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP )
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.